Siapa Dalangnya?

Palangka raya, Dua Enam - Dilansir dari Pers rilis penyataan sikap BEM UPR atas  nama Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Palangka Raya bahwasanya menolak keras politik praktis didalam kampus, bubarkan organisasi mahasiswa yang hanya dimanfaatkan sebagai boneka yang notabenenya bertentangan dengan konstitusi Mahasiswa (UUD KBM) UPR termasuk dalam hal politik praktis, menghimbau kepada seluruh mahasiswa Universitas Palangka raya agar tidak ikut serta dalam kegiatan bentuk apapun yang berbau politik praktis, oknum-oknum pejabat kampus dan mahasiswa yang mencederai harkat dan martabat mahasiswa dengan landasan independensinya, menuntut kepada pihak kampus untuk mengklarifikasi kembali terhadap tindakan yang bersifat Poltik praktis.

  Pernyataan sikap dalam pers rilis tersebut, hadir bukan tanpa adanya problematika.

  Tentu berawal dari problem yang terjadi baru-baru ini pada tanggal 23 Oktober 2018,  dimana informasi dari akun kemahasiswaan universitas Palangka raya yang memberitahukan  kepada seluruh mahasiswa bidik misi Universitas Palangka raya, ada event yang menarik pada tanggal tersebut.

  Event menarik yang dimaksud merupakan suatu agenda deklarasi dan sosialisasi pemilihan presiden periode akan datang, dengan kuota terbatas hanya untuk 100 peserta.

  Dalam informasi  yang diberitahukan melalui akun kemahasiswaan universitas Palangka Raya, 100 peserta yang mengikuti akan diberikan uang transportasi dan makan siang serta diabsensi.

  Berdasarkan survei dilapangan, yang menjadi pertanyaan  banyak mahasiswa universitas Palangka Raya ialah ada apa dengan FORMABIUP? KEMAHASISWAAN UPR? SIAPA DALANGNYA?

  Tentu yang dapat menilai ialah para pembaca sekalian, karena setiap orang memiliki pandangan berbeda.

  Namun mengutip pernyataan dari Indah Gurning: "bahwa saya tidak setuju dengan Forum Mahasiswa Bidik Misi (FORMABIUP) Universitas Palangka Raya ini. Bukan hanya tidak setuju dengan organisasinya, fungsinya juga selalu disalahgunakan. Bayangkan mahasiswa yang dapat beasiswa Bidikmisi dibuatkan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan organisasinya kebanyakan instruksi dari rektorat.  Secara mental mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ini ikut-ikutan saja, takut beasiswa bidik misinya bermasalah, pedahal bukan kampus yang memberikan beasiswa, tapi pemerintah.    Dan hari ini yang paling memuakkan, seharusnya kawan-kawan bebas dari politik praktis, tapi kampus UPR tercinta mengajarkan kebodohan untuk mengikuti kegiatan politik praktis, OBVIOUSLY!, Tidak boleh ada politik praktis dikampus!!!" Ujarnya

  Sontak saja penyataan tersebut membuat salah satu dari mahasiswa FORMABIUP  UPR yang membacanya geram. Lalu langsung menanyakan kepada pembuat penyataan tersebut apa tujuannya.

Melalui DMnya, Indah Gurning menjelaskan bahwasanya dia memposting supaya orang tau dengan jelas kalau kampus almamater tempat dirinya  dulu menuntut ilmu lagi sakit, Adakan audiensi resmi. "Tuturnya"

  Beberapa menit kemudian, salah satu mahasiswa dari FORMABIUP tadi merespon dengan tenang lalu menjelaskan bahwa mahasiswa tersebut sangat menghargai Indah Gurning, namun tidak menginginkan FORMABIUP dijast seperti itu, sebelum menyampaikan pernyataan harus tau terlebih dahulu apa yang terjadi. Mahasiswa tersebut menyatakan kecewa dengan Indah Gurning karena menyatakan hal seperti itu ke UKP FORMABIUP.  "Salah memang salah, tapi kata membubarkan itu apakah hal yang pantas". tuturnya

  Sampai hari ini mahasiswa yang tergerak hatinya, masih terus menelusuri siapakah dalang yang sesungguhnya dibalik masuknya politik praktis seperti yang sudah  sama-sama Banyak mahasiswa universitas Palangka Raya ketahui.

  Banyak isu-isu  berhamburan dimana-mana, yang masih belum bisa dibuktikan kebenarannya.

  Seperti halnya dari hasil survei, isu berhembus bahwasannya Ibu Sri memerintah langsung untuk ikut deklarasi, rektor yang membagikan ke yang mengikuti deklarasi dan masih banyak lagi isu-isu yang berhamburan lainnya.

  Dari hal tersebut kita dapat belajar bahwa untuk memecahkan masalah yang terjadi bukan tanggung jawab satu pihak saja Ataupun dua pihak saja, melainkan tanggung jawab semua pihak yang benar-benar masih peduli dengan universitas Palangka Raya ini.

 Karena Universitas Palangka Raya itu ibaratkan tubuhnya, jikalau salah satunya sakit maka yang lainnyapun ikut merasakannya juga.

  Jikalau melihat pada landasan dasar konstitusi Mahasiswa Universitas Palangka Raya yang sudah jelas tentu tertuang dalam UU KBM UPR, Pada pasal 44 ayat 1 b; 1.Anggota aktif keluarga besar mahasiswa universitas Palangka Raya dilarang : b. Menjadi anggota atau underbow pertai politik.

  Tentu, setiap mahasiswa universitas Palangka Raya tidak boleh membelokan diri dari aturan yang sudah dirasa dapat meluruskan jalan mahasiswa agar independensi tetap terjaga kuat. Sekalipun kekuatan politik praktis dari luar terus dan ingin selalu membelokan jalannya mahasiswa.

  Nah, itulah yang menjadi tantangan untuk mahasiswa saat ini.

  Apalagi seperti halnya dari data yang didapatkan langsung dari salah satu Mahasiswi yang menjadi peneliti untuk masuk kedalam kegiatannya melihat apa saja yang dilakukan.

  Menurut salah satu mahasiswi yang meneliti hal tersebut, ia mengamati bahwa temannya sangat kebingungan ketika melihat orang disana 80% mengunakan baju partai. Sontak ia merespon temannya tersebut dengan santai; "Biar mereka menggunakan baju partai, kita ini masyarakat." Tuturnya

  Kemudian saat acara dimulai didalam aula, iapun merasakan suatu kampanye yang dilakukan wapres, dengan embel-embelnya agama. Kupingnyapun terasa panas, karena agama menurutnya digunakan untuk hal seperti itu, lalu ia mengajak teman-temannya untuk pulang. Namun usahanya gagal,  tertahan karena teman-temannya tidak berkutik dan tidak menghendaki untuk pulang.    Akhirnya iapun tetap bertahan sambil melihat mahasiswa lain dari Universitas Palangka Raya baik bidik misi maupun non bidik misi duduk berada jauh dibelakang mereka.   Selain itu ia juga melihat orang-orang dari OKP lain yang turut hadir serta anak-anak yang masih dibawah umur.

  Begitulah sedikit informasi yang didapatkan dari seseorang  Mahasiswi yang turut andil untuk melakukan penelitian.

   Selain data tadi. Ada pula data lain yang didapatkan dari mahasiswa berinisial (D). Ia (D) menjelaskan sangat kecewa jauh dari apa yang dipikirkan. Contohnya, dalam informasi akun kemahasiswaan universitas Palangka Raya, menjanjikan akan memberikan uang transport. Namun ternyata hanya tipuan semata. "Tuturnya"

  Kemudian ia (D) menjelaskan juga adanya unsur politik jelang pilpres dalam kemahasiswaan dimana mahasiswa yang tidak tau apa-apa diarahkan untuk mengikuti kegiatan yang bersifat politik praktis dengan alasan kalau itu adalah agenda kegiatan bidik misi.

  Melihat permasalahan yang terjadi tentu tidak mudah mencari dalang atau oknum sesungguhnya yang memainkan peran dibelakang layar.

  Akhir kata, semoga tulisan diatas dan tentang klarifikasi postingan dimedsos FORMABIUP dan BEM (PJS) UPR yang akan segera ditandatangani kedua belah pihak dapat segera memecahkan masalah, menemukan dalangnya.

Adapun klarifikasi tersebut sebagai berikut.

1. FORMABIUP hanya menyampaikan perintah dari kemahasiswaan universitas Palangka Raya, dengan agenda sosialisasi pemilihan presiden.

2. Agenda himbauan mengenai sosialisasi pemilihan presiden dikalawa waterpark, FORMABIUP tidak mengetahui adanya calon pasangan presiden ditempat berlangsungnya kegiatan.

3. Uang transportasi dan uang makan tersebut tidak sepeserpun diterima dan diketahui FORMABIUP dan BEM (PJS) UPR.

4. Dilapangan ternyata tidak sesuai dengan agenda yang dihimbaukan, sehingga FORMABIUP menarik pulang peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.

  Maka atas kejadian tersebut BEM Universitas Palangka Raya dan Forum Mahasiswa Bidik Misi menyatakan :

1. Kami menyatakan pilihan politik adalah hak setiap individu yang diatur dalam undang-undang, tetapi kami menolak keras segala bentuk kegiatan politik praktis didalam kampus, apalagi dengan memanfaatkan lembaga organisasi mahasiswa sesuai dengan UU pemilu no.7 tahun 2017, surat Dikti 26/Dikti/Kep/2002 tentang organisasi kemahasiswaan, serta undang-undang dasar keluarga besar universitas Palangka Raya.

  Mengutip kata-kata penulis asal Jerman:

 "Kebenaran bukan milik Semua orang, namun milik orang-orang yang mencarinya."

                                                 Dua Enam